ANTARA POLITIK DAN BIROKRASI
ANTARA POLITIK DAN BIROKRASI
Oleh: Imaduddin utsman
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, dalam menjalankan kebijakannya, negara perlu memadukan peran pemimpin politik dan birokrasi secara konstan. Kebijakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang menjadi janji kampanye para politisi yang telah mendapatkan mandat dalam pemilu harus dapat dijalankan oleh para birokrat. Disinilah diperlukannya para birokrat yang profesional dan betpengalaman dalam spesilisasinya.
Relasi antara pemimpin politik dan birokrat merupakan relasi konstan dan stabil yang dibangun di atas fungsi kontrol dan dominasi. Relasi di atas akan menghasilkan kecendrungan birokrasi sebagai subordinasi dari politik dalam menjalankan kebijakan pro rakyat.
Fungsi kontrol dan dominasi pemimpin politik kepada birokrasi hanya terbatas kepada tugas tugas pembangunan bukan kepada hal hal yang berkaitan dengan kepentingan politik para pemimpin politik secara individual. Jika ini terjadi maka itulah yang disebut sebagai korupsi. Menurut Machiavelli korupsi bukanlah sekedar penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pribadi tetapi juga ketika penguasa menempatkan kepentingan tertentu di atas kepentingan umum.
Untuk itu perlu aturan yang jelas mengenai batasan kekuasaan politik terkait dominasinya terhadap birokrasi sehingga para birokrat mempunyai kekuatan membela diri untuk hak hak pengabdiannya selama ini jika para pemimpin politik mengancam birokrat untuk mengikuti perintahnya terhadap bidang yang bukan tanggung jawabnya, misal untuk memaksanya mensukseskan keterpilihannya dalam pemilu berikutnya.
Para birokrat juga, untuk menciptakan keberhasilan pemerintahan perlu meningkatakan kinerja dan profesionalitas. Pekerjaan dan tugas harus diartikan sebagai tanggung jawab dan amanah yang menjadi ibadah yang harus dilaksanakan bukan hanya untuk mendapat reward dari atasan tapi sebagai ladang pahala untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat.
Pemimpin politik yang baik harus mampu mengarahkan para birokrat menuju reformasi birokrasi yang mengarah kepada kerja bersama yang saling menghargai dan memuliakan demi terwujudnya cita cita bersama menciptakan kesejahteraan rakyat.
Reformasi yang dimaksud di antarnya adalah menciptakan iklim birokrasi yang rasional-egaliter, partisipan-otonom dan transparansi profesional.
Kita berharap, Bupati Kabupaten Tangerang ke depan adalah Bupati yang mampu menkonstruksikan peran peran birokrasi sebesar besar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi. Dan birokrat yang ada semoga mampu menjadikan diri mereka sebagai pioner pambangunan masyarakat yang mempunyai keberfihakan kepada rakyat bukan kepada pemimpin politik tanpa melihat kepentingan yg lebih luas.
Wallahu alam.
Oleh: Imaduddin utsman
Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, dalam menjalankan kebijakannya, negara perlu memadukan peran pemimpin politik dan birokrasi secara konstan. Kebijakan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang menjadi janji kampanye para politisi yang telah mendapatkan mandat dalam pemilu harus dapat dijalankan oleh para birokrat. Disinilah diperlukannya para birokrat yang profesional dan betpengalaman dalam spesilisasinya.
Relasi antara pemimpin politik dan birokrat merupakan relasi konstan dan stabil yang dibangun di atas fungsi kontrol dan dominasi. Relasi di atas akan menghasilkan kecendrungan birokrasi sebagai subordinasi dari politik dalam menjalankan kebijakan pro rakyat.
Fungsi kontrol dan dominasi pemimpin politik kepada birokrasi hanya terbatas kepada tugas tugas pembangunan bukan kepada hal hal yang berkaitan dengan kepentingan politik para pemimpin politik secara individual. Jika ini terjadi maka itulah yang disebut sebagai korupsi. Menurut Machiavelli korupsi bukanlah sekedar penyalahgunaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pribadi tetapi juga ketika penguasa menempatkan kepentingan tertentu di atas kepentingan umum.
Untuk itu perlu aturan yang jelas mengenai batasan kekuasaan politik terkait dominasinya terhadap birokrasi sehingga para birokrat mempunyai kekuatan membela diri untuk hak hak pengabdiannya selama ini jika para pemimpin politik mengancam birokrat untuk mengikuti perintahnya terhadap bidang yang bukan tanggung jawabnya, misal untuk memaksanya mensukseskan keterpilihannya dalam pemilu berikutnya.
Para birokrat juga, untuk menciptakan keberhasilan pemerintahan perlu meningkatakan kinerja dan profesionalitas. Pekerjaan dan tugas harus diartikan sebagai tanggung jawab dan amanah yang menjadi ibadah yang harus dilaksanakan bukan hanya untuk mendapat reward dari atasan tapi sebagai ladang pahala untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal di akhirat.
Pemimpin politik yang baik harus mampu mengarahkan para birokrat menuju reformasi birokrasi yang mengarah kepada kerja bersama yang saling menghargai dan memuliakan demi terwujudnya cita cita bersama menciptakan kesejahteraan rakyat.
Reformasi yang dimaksud di antarnya adalah menciptakan iklim birokrasi yang rasional-egaliter, partisipan-otonom dan transparansi profesional.
Kita berharap, Bupati Kabupaten Tangerang ke depan adalah Bupati yang mampu menkonstruksikan peran peran birokrasi sebesar besar untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi. Dan birokrat yang ada semoga mampu menjadikan diri mereka sebagai pioner pambangunan masyarakat yang mempunyai keberfihakan kepada rakyat bukan kepada pemimpin politik tanpa melihat kepentingan yg lebih luas.
Wallahu alam.
Komentar
Posting Komentar